Sejak berakhirnya era rejim otoriter Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Sohearto pada 1998, Indonesia akhirnya mengalami fase gelombang demokratisasi seperti dialami berbagai negara lain di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pemilu demokratis dan multipartai pertama pasca rejim otoriter pada 1999 menandai momentum berkelanjutan dari transisi demokrasi yang dialami Indonesia.

Setelah reformasi politik dan demokratisasi berlangsung lebih dari 15 tahun, dan pemilu‐pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, muncul berbagai kritik dan gugatan terhadap peran dan kontribusi partai politik.Di satu pihak, parpol adalah salah satu agen utama sistem demokrasi,sehingga sangat diharapkan kontribusi dan solusinya, tidak hanya dalammeningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih substansial dan terkonsolidasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tata‐kelola pemerintahan. Namun di pihak lain, parpol juga dianggap sebagai salah satu sumber problem itu sendiri. Betapa tidak, kasus‐kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak pasca‐Soeharto, ternyata melibatkan semua parpol dan unsur pimpinan parpol, baik di jajaran pemerintahan maupun lembaga‐lembaga legislatif, di tingkat pusat hinggad aerah.

Terkait realitas politik tersebut, kritik dan gugatan publik juga ditujukan terhadap komitmen dan visi parpolmengenai arah penataan Indonesia ke depan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Apakah parpol‐parpol yang tumbuh subur mewarnai demokrasi kita hari ini sungguh‐sungguh memiliki proposal yang genuine mengenai arah Indonesia ke depan? Atau sebaliknya, parpol hanya berisi para pemburu rente yang memanfaatkan momentum kebebasan dan demokrasi untuk kepentingan jangka pendek mereka sendiri?

Dalam kaitan itu, naskah yang berada di tangan pembaca ini adalah laporan penelitian terkait platform politik atau haluan politik 12 parpol peserta Pemilu 2014 tentang isu ketimpangan. Pertanyaannya, apakah parpol yang berkompetisi dalam pemilu di Indonesia dewasa ini memiliki haluan politik dan komitmen terkait isu ketimpangan sosial‐ekonomi? Jika komitmen itu ada, sejauh mana hal itu tercermin dalam program, kebijakan, tindakan, dan perilaku partai, baik di tingkat pusat maupun daerah?