KETIKA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan setidaknya 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi mengajarkan radikalisme, kita serasa dihadapkan pada kenyataan yang sungguh genting. Pondok-pondok ”radikal” itu dinyatakan tersebar di Jakarta, Serang, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Solo, Lamongan, Aceh, Makassar, Poso, dan Lombok Utara.

Secara statistik, angka 19 itu sebetulnya hampir tak berarti. Di atas kertas terdapat hampir 28 ribu pondok pesantren di negeri ini, yang tersebar di 33 provinsi, dengan santri sekitar empat juta orang. Tapi radikalisme—apalagi jika telah ”mengeras” dan mengambil bentuk terorisme—bukan semata-mata masalah statistik. Sebagai ”paham”, penyebarannya bisa dibilang tidak terukur, apalagi bila dipicu oleh isu yang ”rentan api”—terutama ketidakadilan sosial.