Tulisan ini berupaya memberikan alternatif pemikiran terkait analisis ekonomi dalam kebijakan pidana (criminal policy). Kebijakan atau hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilarang dan hukuman diancamkan. Pendekatan ekonomi untuk menganalisis kebijakan pidana menekankan tidak hanya efisiensi biaya, tetapi juga efektifitas atau keberhasilannya dalam mengurangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pidana yang diambil, terutama dalam R-KUHP, dapat menghasilkan dampak yang optimal.Pendekatan ekonomi sangat berpengaruh karena semakin tinggi dan bervariasi kejahatan yang terjadi. Peningkatan angka kejahatan membuat penindakan atau penegakan hukum menjadi aktivitas ekonomi utama yang menggunakan banyak biaya. Puluhan triliun rupiah terpakai untuk mendanai aktivitas penegakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Oleh karenanya, kebijakan pidana dianalisis secara ekonomi agar sumber daya yang terbatas digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal (efisiensi).